Anggaran berbasis kinerja

Setelah lebih dari enam tahun, otonomi daerah di Indonesia masih menyisakan tantangan. Otonomi daerah tidak hanya mentransfer kewenangan dan sumber keuangan, tetapi juga mendorong terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Namun, mulai terlihat adanya inisiatif untuk mendorong ke arah pemerintahan yang baik, antara lain upaya pemberantasan korupsi yang meningkat terutama dalam dua tahun terakhir ini, yang diiringi liputan media yang luas. Salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah adalah memperbaiki sistem keuangan negara. Pemerintah, misalnya, menerapkan sistem penganggaran yang disebut sebagai Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, DPRD dan bahkan masyarakat.

ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik.

»»  read more

ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Organisasi merupakan kumpulan individu-individu. Perusahaan sebagai suatu organisasi akan menghadapi berbagai masalah terkait dengan individu-individu yang ada di dalamnya, yaitu pegawai atau pekerja. Hubungan antara perusahaan dengan pekerja menurut De George dibuat berdasarkan kontrak implicit yang disebut “employment at will”. Pemberi kerja bebas menerima siapa pun yang mereka pilih untuk bekerja dan memberhentikan mereka setiap saat, dengan atau tanpa alasan. Pekerja juga bebas memilih untuk bekerja pada siapa pun dan berhak berhenti bekerja kapanpun mereka inginkan. Karena berlaku timbale balik, tampak antara perusahaan dengan pekerja terdapat hubungan yang sejajar. Namun, kenyataannya hubungan antara pekerja dan perusahaan tidak sejajar. Terlebih lagi dalam kondisi oversuplly tenaga            kerja seperti Indonesia, pekerja tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan kondisi pekerjaannya, sementara itu pemberi kerja sapat bebas menentukan kondisi kerja yang diinginkan.

           Berkaitan dengan etika individu dan organisasi yang akan dibahas adalah kondisi hubungan antara individu (pekerja atau pegawai) dengan organisasi (perusahaan) yang meliputi hak pegawai, kewajiban pegawai terhadap perusahaan dan kewajiban perusahaan terhadap pegawai serta konflik-konflik yang timbul dari hubungan tersebut. Tentu saja uraian dibatasi pada beberapa hal yang dianggap penting, karena tidak mungkin dapat diungkapkan semua hak, kewajiban dan konflik kepentingan yang terjadi dalam hubungan antara individu dan organisasi.

Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya dapat dikatakan baik atau buruk.

Karena masalah etika negara merupakan standar penilaian etika administrasi negara mengenai tindakan administrasi negara yang menyimpang dari etika administrasi negara (mal administrasi) dan faktor yang menyebabkan timbulnya mal administrasi dan cara mengatasinya.

»»  read more

Manajemen Sumber Data dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan dan Administrasi Publik

Manajemen Sumber  Data dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan dan Administrasi Publik

 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sumber data, terlebih dahulu mengenal apa itu manajemen. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan (menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen diperlukan dalam segala aspek tidak terkecuali dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan administrasi publik. Sumber data merupakan unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi, misalkan terminal komputer, Sumber data ini membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Didalam sumber data kita mengenal basis data, Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan (relasi). Relasi biasanya ditunjukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari field yang saling berhubungan menunjukan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record.

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu :

1.      Bersifat data oriented dan bukan program oriented.

2.      Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya.

3.      Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya.

4.      Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda.

Prinsip utama basis data adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibelitas dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Adapun Tujuan basis data diantaranya adalah sebagai berikut :

1.      Efisiensi meliputi speed, space dan accurancy.

2.      Menangani data dalam jumlah besar.

3.      Kebersamaan pemakaian (Sharebility).

4.      Meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data.

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (SMBD). Komponen-komponen sistem basis data meliputi :

1.      Perangkat Keras (Hardware) sebagai pendukung operasi pengolahan data.

2.      Sistem Operasi (Operating System) atau perangkat lunak untuk mengelola basis data.

3.      Basis data (Database) sebagai inti dari sistem basis data.

4.      Sistem Manajemen Basis Data (SMBD).

5.      Pemakai (User).

Dengan demikian, manajemen basis data memberikan dampak positif dalam pelaksanaa fungsi pemerintahan dan administrasi publik, sebab mampu menangani data dalam jumlah besar, memiliki keakuratan data, memudahkkan dalam pengaturannya, serta mampu menghemat segala aspek seperti waktu, biaya, dan meminimalisir duplikasi data sehingga data tersebut aman dan mudah jika ingin di ambil kembali.

Cara Pengolahan Data Untuk Sumber Data disertai Skema

Pengolahan data atau disebut juga proses pra-analisa mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:

a.      Editing Data (Pemeriksaan Data)

Pengertian dari editing data adalah proses meneliti hasil survai untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplet atau membingungkan, dan apabila ada kasus seperti ini ada beberapa cara untuk mengatasinya misalnya:

Dengan cara mengembalikan ke survayor, apabila survai lagi tidak mungkin dilakukan maka response yang tidak lengkap dapat diganti dengan missing value atau ditulis tidak menjawab,

Menyingkirkan hasil survay dengan jawaban yang tidak lengkap (apabila jumlahnya kecil dan sampel yang diambil besar)

Dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik. Pemeriksaan data atau editing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan hal-hal meliputi: kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban. (Suplemen MPS1 Kuantitatif)

»»  read more

Penggunaan Web pada Organisasi Publik beserta Keunggulan dan Kendalanya

E-Government adalah e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu :

1.      pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

2.      pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yaitu :

1.      Strategi 1 Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut:

a.       Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.

b.      Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line.

»»  read more

Pengaruh otonomi daerah dan pilkada secara langsung

 Pada tahun 2005 lalu diterapkannya pilkadal (pemilihan kepala daerah secara langsung) merupakan event demokrasi yang bermakna dalam sejarah politik Indonesia. Untuk pertama kali kontestasi kepala daerah dengan pemilihan langsung oleh rakyat diterapkan setelah lebih separuh abad republik ini menyatakan kemerdekaan-nya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya merupakan pembuktian salah satu prinsip good governance, yaitu prinsip partisipasi publik. Publik secara langsung terlibat dalam proses menentukan keputusan untuk memilih kepala daerah. terselenggaranya good gavernance di daerah merupakan jaminan bagi otonomi daerah yang langgeng dan bermutu.

Demi mencapai Indonesia yang lebih demokratis, hingga kedaulatan bisa kembali ditangan rakyat, diadakanlah otonomi daerah, sehingga bisa dilaksanakan pilkada langsung, seperti yang kita tahu sekarang ini hak rakyat dalam bidang politik  bisa di salurkan melalui pemilihan secara langsung melalui pilkada langsung, namun sekarang ini seakan-akan kedaulatan ada ditangan partai politik, untuk itu lah diadakan otonomi daerah dan pilkada langsung, namun naas nya program ini malah di salah gunakan lagi, yaitu untuk menghambur-hamburkan uang Negara.

»»  read more

tipe - tipe mahasiswa

sedikit kasih tau macam - macam tipe mahasiswa di kampus, termasuk manakah kalian? hahahha

Kupu Kupu (Kuliah-Pulang,Kuliah-Pulang)

Mahasiswa tipe ini ciri-cirinya setelah kuliah selesai langsung bergegas pulang menuju rumah atau kosnya. Entah apa yang membuatnya begitu, sehingga seperti ada hubungan emosional yang sangat kuat antara tempat tinggal dan dirinya sendiri. Mahasiswa tipe ini juga sangat anti terhadap kegiatan kemahasiswaan di luar pertemuan belajar mengajar di kelas. Rata-rata mereka mempunyai IPK 3.0 ke atas tapi temannya sedikit. Kalau punya teman banyak, berarti bukan dia yang duluan untuk berkenalan, tapi mahasiswa-mahasiswa lain mendatanginya dengan harapan dapat membantu mengerjakan tugasnya atau sekalian mengerjakan tugasnya.

»»  read more

LAPORAN HASIL OBSERVASI

LAPORAN HASIL OBSERVASI 

MATA KULIAH 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SAWAH LUNTO

OLEH:

PRIPANJI SURYANALA

18500/2010

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PADANG

2013

»»  read more