indonesia dan bandit politik

kondisi politik sekarang ini memang lagi carut marut, mau di kembalikan ke kondisi saat tahun 98 lalu juga mustahil karena kepercayaan sudah hilang di mana – mana, rasa nya jika dilakukan reformasi seperti dulu juga tidak mungkin bias berubah, negeri ini sudah berada di titik kehancuran, karena cukup dengan uang dan kekuasaan mau apapun bisa, kalau melihaat kondisi sekarang ini di Indonesia seakan tidak pernah mengenal demokrasi, yang ada hanya demokrasi liberal versi amerika.

Awal kelahiran bandit politik adalah ditengah krisis politik yang menimpa sebuah negara, di Indonesia bandit politik dilahirkan oleh “ibunya” yang bernama partai politik. Partai politik yang melahirkan bandit politik adalah partai politik yang gagal menjalankan fungsinya sebagai sebuah partai yang akibatnya cenderung mengatakan kebohongan menjadi sebuah kebenaran, bandit politik ini tumbuh berkembang secara liberal dan tanpa kontrol dari manapun. Sangat berbahaya apabila bandit politik ini berasal dari partai penguasa, mereka bisa menjadi liar dan bahkan “menelanjangi” diri mereka dengan kedudukannya.

Mafia hukum selalu saja berkaitan dengan tokoh-tokoh politik yang cenderung mengakal-akali hukum. Dalam konteks keterkaitan wadah hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini. Namun sarana untuk memperjuangkan cita-cita kemajuan bangsa itu justru, kini diisi "bandit-bandit" politik.

Disebut para "bandit," karena para politisi itu telah memerosotkan makna politik. politik sejatinya adalah sarana untuk memperjuangkan aspirasi publik untuk membangun kemaslahatan bersama. namun, para politisi itu menggerus politik hanya menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Buktinya, banyak politisi yang kini terjerat kasus korupsi. Situasi ini berbahaya bagi demokrasi. Demokrasi kita masih ada, tetapi tidak berkualitas dan tidak berfungsi untuk mencapai kehidupan lebih baik.

Contoh nya saja dalam hal fasilitas yaitu gedung megah dewan perwakilan rakyat pada hakekatnya adalah tempat pembuatan, perumusan, serta tempat keluarnya kebijakan-kebijakan pro-rakyat, sekarang menjadi tempat mencuri uang rakyat melalui produk RUU anggota DPR meminta dana intensif, kemudian meminta tunjangan kerja yang memotong biaya APBN, keterlaluan.

Dengan kekuatan politik yang dimiliki bandit politik, mereka dengan mudah dapat mengkondisikan proses perubahan sosial yang sedang terjadi, biasanya pengkondisian perubahan sosial dalam masyarakat akan berlangsung ketika proses kebijakan akan dikeluarkan, ketika kebijakan itu mendapat resistensi dari masyarakat, pengkondisian itu coba diterapkan, sebagai contoh, ketika ada kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah tertekan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat bahwa dengan menaikkan harga BBM masyararakat akan semakin melarat, disaat bersamaan pula bandit politik mengeluarkan isu-isu kontemporer ada ancaman negara tetangga akan merebut kedaulatan NKRI, pengkondisian semacam ini tujuannya adalah untuk meredam gejolak sosial dalam masyarakat, dibalik produk kebijakan kenaikan harga BBM ada aroma kapitalisme yang mungkin ditutupi dengan pengkondisian semacam itu. Kalau perlu tindakan radikal akan dilakukan bandit politik untuk membenarkan tindakannya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bukan demokrasi nya yang salah, namun salah rakyat yang memilih “bandit” untuk masuk ke pemerintahan, para bandit tsb kemudian membuat "sandiwara politik" yang semua ada jalan cerita,skenario seakan negara ini seperti negara sinetron ada yg pura-pura sakit, pura-pura lupa, ada terus bernyanyi, pura-pura bego, berteriak maling, ada yg diam saja, ada yang terlalu banyak bicara, tak ubah nya seperti kutipan seperti ini “di dunia politik banyak bandit, di dunia ekonomi banyak preman, di dunia hukum & keadilan duit berkuasa, di kementrian korupsi meraja lela, di dunia usaha pungli dan pajak tidak waras diterapkan” seakan-akan demokrasi sudah dilupakan, mungkin dari sekian banyak politikus yang ada hanya segelintir yang masih hapal pancasila.

Para bandit seakan punya semboyan sendiri “nggk korupsi sama saja dengan nggk gaul” bakal jadi apa negeri ini kedepannya, disaat yang bersamaan rakyat kelaparan berhamburan ditiap sudut kota, anak jalanan mengais rejeki demi sesuap nasi ditengah panasnya terik matahari yang menyengat, orang-orang tua harus rela mengorbankan jiwa dan raga bahkan harga diri sekalipun agar supaya anak-anak mereka bisa sekolah, sementara para bandit politik menikmati fasilitas negara dengan menggunakan uang rakyat. Ke”tamak”an bandit politik semakin jelas ketika kasus korupsi dilakukan oleh wakil rakyat, rendahnya moralitas wakil rakyat membuat mereka tidak lagi memiliki “kemaluan” terhadap rakyatnya. Retorika-retorika yang dimainkan bandit politik kemudian disaksikan publik adalah kepalsuan-kepalsuan yang bersembunyi diatas nama rakyat. Retorika bandit politik didalamnya terdapat distorsi dengan menyimpulkan realitas menjadi suatu kebenaran dan bagaimana cara membuat bahkan “memaksa” rakyat untuk percaya dengan perbuatan-perbuatan bandit politik.

Dikarenakan partai-partai sulit diharapkan mengubah keadaan karena mereka sibuk dan terus berbelit dengan dirinya sendiri oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah lagi dalam pemerintahan Negara ini atau pun kehanncuran demokraasi, dibutuhkan suntikan kekuatan social poltik baru dari luar parpol tentunya, yang menawarkan pemaknaan politik yang lebih berkualitas. Politik harus didorong menjadi wadah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. suntikan itu bisa berasal dari kelompok-kelompok atau asosiasi dari masyarakat madani, masyrakat madani harus memaksa mereka untuk memperbaiki diri.